BISKOM | Jakarta – Sebagai negara deklarator Open Government Partnership (OGP), Indonesia kembali menegaskan komitmennya terhadap prinsip pemerintahan terbuka melalui peluncuran dan diseminasi White Paper bertajuk “Open Government Partnership sebagai Instrumen untuk Mencapai Target Pembangunan Asta Cita”. Kegiatan ini menjadi tonggak penting dalam upaya memperkuat transparansi, akuntabilitas, partisipasi publik, dan inovasi kebijakan pemerintahan. Aryanto Nugroho, perwakilan Tim Penulis White Paper, menekankan bahwa OGP merupakan sarana strategis untuk mendorong pembangunan yang inklusif dan berkeadilan. “White Paper ini menjadi panduan konkret bagi pemerintah pusat dan daerah untuk mengintegrasikan prinsip keterbukaan dalam setiap tahapan kebijakan pembangunan,” ujarnya di Jakarta, Kamis (08/05/2025). Sejak bergabung pada 2011, Indonesia telah mencatat berbagai pencapaian dalam kerangka OGP. Beberapa penghargaan internasional seperti OGP Awards 2016, 2021, hingga Juara 1 OGP Awards 2023 membuktikan kiprah nyata Indonesia dalam memperkuat tata kelola pemerintahan berbasis transparansi dan partisipasi. Rencana Aksi Nasional (RAN) OGI yang terus diperbarui menjadi dasar komitmen pemerintah dalam menjalankan nilai-nilai open government. Hingga kini, telah diterbitkan tujuh RAN, dengan RAN OGI ke-8 tengah dalam penyusunan. Delapan pemerintah daerah telah tergabung dalam OGP Local, termasuk Provinsi NTB, Jawa Barat, dan DI Yogyakarta. Keterlibatan daerah ini menunjukkan bahwa semangat keterbukaan tak hanya menjadi agenda pusat, namun juga ditransformasikan ke level lokal. Namun, tantangan tetap ada. Minimnya dasar hukum yang mengikat, belum optimalnya forum multi-stakeholder, serta keterbatasan sumber daya menjadi hambatan utama. Dalam konteks ini, Aryanto menegaskan pentingnya regulasi seperti Peraturan Presiden dan integrasi nilai OGP dalam undang-undang sektoral seperti RUU Keterbukaan Informasi dan RUU Pelayanan Publik. “Tanpa dukungan politik dari pucuk pimpinan dan keberlanjutan pendanaan, keterbukaan hanya akan menjadi slogan,” tegasnya. Oleh karena itu, strategi mainstreaming atau pengarusutamaan nilai-nilai OGP dalam APBN/APBD dan RPJMN menjadi prioritas yang terus didorong. Maharani Putri S. Wibowo dari Kementerian PPN/Bappenas selaku OGP Point of Contact for Indonesia, menjelaskan bahwa White Paper ini menjadi hasil refleksi bersama berbagai pemangku kepentingan, termasuk organisasi masyarakat sipil. “Kami ingin membangun tata kelola pemerintahan yang kolaboratif, terbuka, dan solutif untuk menjawab tantangan zaman,” kata Maharani. Tema Asta Cita yang menjadi acuan pembangunan nasional 2025–2029—seperti peningkatan pendapatan per kapita, pengurangan kemiskinan, hingga penurunan emisi karbon—hanya dapat tercapai jika nilai transparansi, inklusi, dan inovasi menjadi bagian tak terpisahkan dari proses kebijakan. Dengan peluncuran White Paper ini, diharapkan sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta semakin kuat. Ke depan, pembentukan regulasi yang inklusif, forum partisipatif yang berkelanjutan, serta sistem insentif bagi kementerian/lembaga dan pemerintah daerah menjadi langkah nyata untuk memastikan keterbukaan bukan hanya komitmen, tetapi juga aksi. Peluncuran ini sekaligus menjadi ajakan terbuka kepada publik untuk aktif terlibat dalam proses pemerintahan. Sebab, hanya dengan kolaborasi, pembangunan berkelanjutan dan demokrasi yang sehat bisa benar-benar terwujud. Sumber: Biskom