Lusia Arumingtyas dan Mariyana Ricky P.D., Yogyakarta Sih Sumarni (39) menatap nanar mengingat kejadian pada 2009 saat mengikuti aksi para petani pesisir Kulonprogo yang tergabung Paguyuban Petani Lahan Pantai (PPLP). Sudah 15 tahun, mereka konsisten menolak rencana pertambangan pasir besi, PT Jogja Magasa Iron (JMI). “Waktu itu saya hamil tua anak pertama, naik truk pergi ke DPRD Wates,” cerita Sih saat duduk bersama para perempuan tani di Dusun Gupit, Desa Karangsewu, Kecamatan Galur, Kabupaten Kulonprogo, Yogyakarta, Senin (18/10/2021). “Enggak mikir apa-apa lagi, pokoknya memperjuangkan tanah untuk anak-anak kami. Waktu itu ricuh kena gas air mata.” Sumarni, bukanlah perempuan satu-satunya yang ikut turun ke jalan. Bersama Umi Kalsum, Etik, Yani, Kuspaminatun, Suratinem dan puluhan petani perempuan lain berjuang mempertahankan lahan pesisir sebagai sumber kehidupan mereka. Kala itu sekitar 30an perempuan yang bernaung dalam gerakan PPLP nekat berdiri di bak truk untuk berangkat berdemo. Tanah bagi mereka tak hanya sebagai tempat tinggal, namun juga sumber ekonomi, budaya, sosial baginya dan yang terpenting adalah anak-anak yang tumbuh dan lahir sebagai keturunan. Meski bukan warga asli pesisir, Sih menjadi petani setelah menikah dengan warga Dusun Gupit. Dia pernah merantau memburuh ke luar daerah sebelum akhirnya menikah dan bertani. “Dari dalam kandungan, bayi dan sudah berjalan ya, sudah mengenal tani, bertani itu ya sudah mendarah daging,” ujarnya. Hamparan pasir pesisir yang berwarna hitam legam itu menjadi sebuah ruang hidup produktif warga. Cabai merah, terong, kacang panjang, melon dan semangka tumbuh subur dengan kualitas yang baik. Sayangnya, kemakmuran petani di pesisir selatan terusik adanya rencana pertambangan pasir besi, PT JMI yakni sekitar 2006. Etik yang kala itu masih duduk di bangku SMA, merasa situasi kampung tidak aman dan mencekam. Ia menyebut propaganda tambang dan teror sistemik yang dilakukan oleh orang-orang tak dikenal. Teror itu di antaranya pawai karyawan tambang keliling jalan desa di jam-jam tertentu hingga adanya maling yang tak hanya mencuri hasil tani, tapi merusaknya. Ada pula aksi helikopter yang terbang rendah berkeliling di atas lahan warga. “Pernah semangka yang sebentar lagi panen ditebas arit oleh orang yang tak dikenal. Warga jadi ketakutan,” kisahnya. Perempuan 29 tahun itu menyaksikan bagaimana orangtua dan warga di sekitarnya bertahun-tahun melawan tambang. Setelah menjadi petani, dia pun ikut melawan. “Orangtua saya petani, suami saya petani. Anak saya, calon petani.” Belasan tahun kemudian, meski teror tak tampak di permukaan, mereka masih waswas. Rasa tidak aman, ketakutan kalau-kalau suatu waktu peristiwa itu bakal terulang. Hingga berita diterbitkan, Karwa Aziz Purwanto, staff Community Development PT JMI tidak merespon konfirmasi sambungan telepon maupun pesan singkat terkait dugaan teror tersebut. Kontrak karya PT JMI merupakan kontrak karya terakhir di Indonesia yang ditandatangani oleh Menteri Energi Sumber Daya Mineral, Purnomo Yusgiantoro pada 4 November 2008. Area tambang yang tertera dalam kontrak karya PT JMI seluas 2.977 hektar, membentang di enam desa di pesisir Kulonprogo. Yakni, Desa Karangwuni, Kecamatan Wates, Desa Bugel, Garongan dan Pleret, Kecamatan Panjatan, serta Desa Karangsewu dan Banaran, Kecamatan Galur. Rencana tambang tersebut mengancam petani karena bisa menghancurkan lahan pasir yang menghidupi petani selama ini. Cabai menjadi salah satu komoditas tanam terbaik yang bisa dijual hingga keluar daerah, seperti Lampung, Jambi, Palembang, Medan dan Batam. Selain itu, ada melon, semangka, kacang panjang dan sayuran lainnya. Baik Suratinem maupun Umi Kasim menceritakan anggapan lahan tidak subur di wilayah pantai pesisir selatan sangat melekat di ingatan masa kecilnya. “Kala mben ki dianggap, tanah e mboten subur. Tanduran e elek-elek, miskin-miskin (dahulu tanah pesisir dianggap tidak subur, tanamannya jelek, warganya miskin),” ucap Umi Kasim. Dia bercerita bahwa ada olokan ‘wong cubung’ jatuh kepada para petani lahan pasir pesisir selatan. “Dahulu kami memang tidak mengenal teknologi, menyiram masih pake gembor. Lebih rekasa (sulit), cara menanam masih tradisional,” ujar dia. Sampai akhirnya, mereka mencari tahu cara menyuburkan tanah dengan kearifan lokal yang mereka miliki. Mereka membuat saluran air untuk tanam, menggunakan pompa air untuk menyiram, bahkan mendapatkan hibah surya panel untuk penggunaan listrik di lahannya. Cerita petani pesisir Kulonprogo itu senada dengan data yang tergambar di Badan Pusat Statistik dalam ‘Kulonprogo dalam Angka 2021. Data BPS memperlihatkan selama 2017-2020, cabai jadi jenis sayuran dengan hasil terbanyak dan terus meningkat. Selama 2020 saja, panen cabai di Kulonprogo mencapai 37.000 ton. Dari jumlah itu, tertinggi dari Kecamatan Panjatan 14.000 ton, disusul Wates 7.000 ton, dan Galur 5.000 ton. Tiga kecamatan ini masuk lokasi klaim Pakualaman Ground (PAG) dan terdampak kontrak karya PT JMI. Lahan panen cabai mencapai 3.706 hektar di tiga kecamatan dengan luasan terbesar Panjatan 1.101 hektar, Wates 775 hektar, dan Galur 536 hektar. Tanpa detail jenis lokasi tanam, hasil ini termasuk sumbangsih cabai-cabai di lahan pasir pesisir selatan.

Petani Bisa Menghidupi Banyak Orang

Setiap hari para petani perempuan pesisir Kulonprogo bangun pukul 4 pagi. Memasak makanan, membereskan rumah, menyiapkan anak sekolah, dan melakukan kegiatan domestik lainnya. Semua dilakukan sebelum berangkat bertani membantu suami. Sesekali anak-anak mereka dibawa ke ladang, mengenalkan pekerjaan kedua orang tuanya secara lebih otodidak. Begitu juga dengan Suratinem, istri Tukijo. Tukijo, petani asal Desa Karangsewu yang sempat masuk dalam jeruji besi di Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan pada 2011 lalu. Dia divonis tiga tahun penjara karena ‘menyekap’ tujuh pekerja PT JMI yang melanggar larangan melintasi Desa Karangsewu. Selama itu pula, Suratinem mengurus lahannya seluas 2.600 meter persegi bersama tetangga dan buruh tani. Meski kejadian itu menyimpan trauma dan luka yang cukup dalam, dia tetap terus melawan memperjuangkan ruang hidup dan menanam. “Serendah-rendahnya harga cabai, petani pesisir tetap mempekerjakan orang. Artinya tenaga kerja kalau hanya lokal sini (pesisir) tidak akan mampu. Kami bersyukur saat ada hasil, orang lain bisa menikmati,” tutur Suratinem, Senin (18/10/2021). Ribuan buruh yang dipekerjakan di lahan pesisir, mayoritas adalah perempuan. Mereka bekerja menanam, memupuk, membuat pagar, kayu penyangga, hingga memetik cabai saat musim panen tiba. Petani mengatur jadwal agar tak bentrok saat mempekerjakan buruh satu dan lainnya. Seorang buruh tani bisa bekerja di beberapa lahan tergantung keahliannya. Lahan seluas satu hektar bisa mempekerjakan sampai 30 buruh per hari dalam satu kali masa tanam. Besaran upah buruh tani jamaknya ditentukan kelompok tani. Untuk setengah hari kerja, seorang buruh bisa mengantongi Rp 35 ribu. Tapi, jika bekerja satu hari penuh, mereka bisa menerima upah Rp 80 ribu. Bersistem kekeluargaan, para buruh itu mengerti upah yang diterima tak selalu sama. Tergantung bagaimana harga jual hasil tani. Cabai, misalnya, harganya bisa naik dan turun tergantung pasar. Saat harga turun itulah, buruh tani bersedia dibayar cukup. Mereka mengerti, empunya lahan juga sedang sulit. “Karena saat kami sedang baik, mereka bisa bawa pulang sampai Rp100 ribu sehari,” ucapnya. Namun, harga turun, bukanlah satu-satunya persoalan yang dihadapi petani. Mahalnya pupuk, serangan hama dan penyakit tanaman adalah ragam kekhawatiran yang harus mereka hadapi. Kendati buruknya cuaca juga ditakuti, namun harga jatuh menjadi masalah yang paling ditakuti. Saat hal itu terjadi, artinya mereka harus berutang. Tanpa modal, mereka tak bisa membeli bibit, menebus pupuk, atau membayar buruh. “Harga jatuh berarti menambah utang,” kata Suratinem. Mereka mengibaratkan jika harga jatuh, lauk yang terhidang di meja makan hanya sebatas telur, sedangkan sayuran biasa diambil dari kebun. Sedangkan, saat harga tinggi, mereka bisa memasak daging, ayam, dan ikan. Suratinem dan petani perempuan lain menyadari menjadi petani tak selalu menguntungkan. Banyak kesulitan yang dihadapi, selain kerap terlilit utang. Namun, menjadi petani adalah jalan hidup. Mereka juga membuka lapangan kerja bagi banyak orang. Lahan pasir yang ditanami itu menjadi sumber penghidupan ribuan orang. “Kabeh-kabeh yo disyukuri (semuanya harus disyukuri). Wong tani ki rekasa (petani itu susah), enggak punya modal. Tidak bisa menanam jika tidak ada berutang. Kalau lahan hilang, kami mau makan apa. Orang kota makan apa,” tanya mereka saling menimpali. Mereka kemudian bertanya, bagaimana lahan pertanian yang bisa menghidupi ribuan orang tega dirampas untuk segelintir kepentingan. Meski tambang belum beroperasi dan petani masih bisa menanam, rasa cemas itu tak hilang. Teror di depan mata sudah tak lagi terjadi, namun mereka mendapatkan kesulitan mengakses pelayanan. Petani pesisir tak bisa memperoleh fasilitas listrik dari PLN karena lokasi pertanian mereka merupakan kawasan kontrak karya penambangan pasir besi. Ketiadaan listrik itu memaksa petani mengandalkan pompa air berbahan bakar bensin. Biaya untuk keperluan itu jauh lebih besar jika dibandingkan pengeluaran menggunakan pompa air listrik. Tak kehilangan akal, mereka lantas memasang panel surya. Pemakaian solar panel akan lebih hemat dibanding memakai bahan bakar. Ia memperkirakan, penggunaan bahan bakar untuk pengairan menelan biaya sekitar Rp 1 juta per bulan. Sementara, solar panel hanya mengandalkan energi dari sinar matahari, gratis dari alam. Meski saat awal pemasangan butuh anggaran Rp 25 juta, namun penghematan bisa dilihat setelah berbulan-bulan beroperasi. “Bagaimanapun, bertani menjadi jalan hidup kami. Sesulit apapun, tani adalah sumber penghidupan. Apabila lahan kami ditambang, kami akan kehilangan mata pencaharian. Miris. Itu satu-satunya ruang hidup, kalau dihancurkan oleh pemodal, apalagi selain melawan,” tutup Suratinem. Ia dan ribuan petani pesisir Kulonprogo berharap rencana tambang pasir besi itu batal, sehingga mereka bisa bertani dengan rasa aman tanpa khawatir bagaimana esok tiba.